Ebook: CIVIL SOCIETY Konsep Dasar, Wacana, dan Praktik

Kajian masyarakat sipil atau civil society merupakan salah satu dari tugas kajian utama di bidang ilmu pemerintahan dana tau ilmu politik yaitu kajian state society dan societal society. Jika ranah state akan lebih banyak mengkaji praktik-praktik politik oleh aktor utama dan formal seperti Lembaga Lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif baik di level pusat atau daerah termasuk pemerintahan desa. Terutama sekali, pasca reformasi 1998 ada pergerakan yang sangat besar mengenai keterlibatan aktor civil society di Indonesia dalam kerangka merespon dan mengantisipasi pertumbuhan serta pembangunan politik secara umum. Banyak hal harus dikawal oleh kelompok masyarakat sipil dan juga banyak idealism yang harus dirawat Bersama pasca jatuhnya kekuasaan otoriter agar tidak berulang lagi atau sekedar memastikan bahwa rezim demokratis berpihak kepada kepentingan masyarakat atau menjadikan kekuasaan lebih bermakna bagi sebagian besar rakyat.
Urgensi mempelari masyarakat sipil sebagai aktor tengahan menjadi sangat mendesak lantaran beberapa alas an. Pertama ada begitu banyak dinamika kesejarahan terkait konsep civil society baik dari kampung asalnya di Eropa maupun variannya yang juga endemic di berbagai negara terutama dengan integrase negara modern. Dalam kontek negara modern ada tuntutan keberadaan civil society ini sebagai kekuatan politik kewarganegaraan (political society), atau juga keberadaan hak hak politik warga sipil dihadapan dengan kekuatan militer—yang mengilhami lahirnya diskursus masyarakt sipil (Mansur fakih, 1996), lalu juga konsep masyarakat madani, masyarakat warga, masyarakat berkeadaban, atau masyarakat utama. Kedua, keberadaan civil society ini menjadi penghubung dengan level politik formal kenegaraan. Dalam teorinya Benedict Kerkvliet (2010) memperlihatkan aktor intermediate ini lebih banyak menjalankan fungsi-fungsi advokasi untuk kelompok yang kesulitan menghadapi negara, atau menjadi fasilitator bagi kepentingan pihak yang diperintah dan paling parah menderita kesulitan dari relasi negara dan masyarakat (society-state relationship). Ketiga, kepentingan studi civil society dipicu lantaran keterhubungan dengan gagasan serta ide demokrasi yang tak terlepas dari kebebasan sipil, hak sipil, hak politik sipil, dan kehidupan multicultural dimana kesemuanya itu telah menjadi bagian dari konsepsi dasar civil society. Kerelawanan sendiri dalam konteks Indonesia semakin meluas hingga aksi-aksi politik didekati dengan aktifisme volunterisme sejak pemilu 2014 yang memunculkan model berpolitik baru: berpolitik tanpa partai politik. Lalu di sisi lain, ada beragam aksi masyarakat sipil dengan penggalangan solidaritas sentiment agam yang mengiris beragam organisasi sipil berbasis agama untuk ambil bagian di dalam gerakan tersebut. Aksi bela islam dan hastag #2019gantipresiden sebagai alternative berpolitik, penggunaan tagar dan hastag sebagai alat teka politik, dan barangkali ini masih sangat relevan dipercaya sebagai kajian yang dapat ditelaah dalam kerangkah civil society.

Konsep-konsep kunci akan didedah di dalam buku ajar ini, juga perkembangkan konsep masyarakat madani (M Dawam Rahardjo, Nurcholis Majid, Anwar Ibrahim, Mansur fakih, dll), civil islam (Hefner), civil politics, dan juga fenomena masyarakat sipil berbasis digital yang juga marak sebagai ekspresi instan dan penuh daya ubah dalam kasus tertentu seperti aktifitas tolak reklamasi di Bali, Jogja ora Didol di Yogyakarta, rembang melawan, tolak semen di Pati dan tolak PLTU di banyak tempat, dan banyak lagi yang lainnya. Semua itu menunjukkan bahwa gerakan sosial berbasis masyarakat sipil masih dianggap sebagai jalan efektif untuk menciptakan narasi tandingan melawan narasi dominan produk pemerintah/negara.